Tanjungpinang – Pemerintah Kota Tanjungpinang menunjukkan keseriusannya dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung pembangunan kependudukan berkelanjutan. Hal itu terlihat ketika Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza, didampingi Sekretaris Daerah Zulhidayat dan Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Elfiani Sandri, mengikuti Rapat Pengendalian Inflasi yang disejalankan dengan Rakor Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah dan Pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan, Selasa (16/09/2025).
Agenda hybrid yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini berlangsung di Ruang Rapat Asisten Kantor Wali Kota Tanjungpinang dan turut dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Tanjungpinang serta sejumlah perwakilan instansi terkait.
Mendagri: Integrasikan Kebijakan Inflasi dan Kependudukan
Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam arahannya, Tito menekankan pentingnya sinergi kebijakan antara pengendalian inflasi, pembangunan kependudukan, dan program keluarga berencana.
“Mengendalikan kependudukan dan keluarga berencana menjadi sangat penting untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Selain itu, peningkatan kualitas keluarga juga harus diperhatikan, baik yang berusia produktif maupun tidak produktif. Setelah pembahasan kependudukan, barulah kita fokus pada agenda pengendalian inflasi,” tegas Tito.
Baca Juga : Polemik Lelang Kawasan Taman Gurindam 12 Tanjungpinang
Menteri Kependudukan: Tantangan Bonus Demografi
Sementara itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, menyampaikan data terkini tentang kependudukan di Indonesia. Menurutnya, terdapat 72.182.781 keluarga yang tercatat di seluruh Indonesia.
“Dari total 286 juta penduduk, sebanyak 192 juta jiwa berada pada usia produktif 14–65 tahun. Ini peluang besar sekaligus tantangan. Bonus demografi harus dikelola dengan baik agar benar-benar menjadi kekuatan pembangunan menuju negara maju,” jelasnya.
Wihaji menekankan tiga langkah penting: wajib belajar 12 tahun, penguasaan keterampilan dan kompetensi, serta penciptaan lapangan kerja baik bagi job creator maupun job seeker. Selain itu, seluruh penduduk harus berkontribusi pada penerimaan negara melalui pajak penghasilan, sambil tetap memperoleh perlindungan sosial yang memadai.
Komitmen Pemkot Tanjungpinang
Menanggapi arahan pusat, Wakil Wali Kota Raja Ariza menegaskan komitmen Pemkot Tanjungpinang untuk mendukung penuh kebijakan nasional. Menurutnya, Tanjungpinang terus memperhatikan kualitas penduduk melalui akses pendidikan, penguatan keterampilan, dan peningkatan layanan kesehatan.
“Kami sejalan dengan arahan Mendagri dan Menteri Kependudukan. Meski inflasi daerah kita masih dalam batas aman, kita tidak boleh lengah. Pengawasan harga bahan pokok harus konsisten, agar stabilitas perekonomian masyarakat tetap terjaga,” tegasnya.
Baca Juga : Lis Minta KKMP Tangkap Peluang Ekonomi Pada MBGBER
Pengawasan Inflasi Daerah
Raja Ariza menambahkan, Pemkot Tanjungpinang secara rutin memantau harga pangan strategis seperti beras, cabai, dan minyak goreng. Pemkot juga menggandeng pelaku usaha, distributor, serta aparat terkait untuk memastikan tidak ada lonjakan harga mendadak yang membebani masyarakat.
“Inflasi memang masih terkendali, tetapi kewaspadaan harus terus dijaga. Setiap fluktuasi harga harus segera diantisipasi agar daya beli masyarakat tidak terganggu,” ujarnya.
Harapan Jangka Panjang
Melalui rakor ini, Pemkot Tanjungpinang berharap dapat memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah lain. Dengan pengendalian inflasi yang terjaga serta pembangunan kependudukan yang terarah, Tanjungpinang optimis bisa berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing.
“Pembangunan kependudukan dan pengendalian inflasi adalah dua hal yang saling melengkapi. Keduanya akan menjadi pondasi kuat bagi masa depan Tanjungpinang dan Indonesia,” pungkas Raja Ariza.
